/Marwan Batubara: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Energi Terbarukan

Marwan Batubara: Kebijakan Pemerintah Harus Pro Energi Terbarukan

Debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang kedua akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad, 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.

Penyelenggaraan debat kedua Pilpres 2019 akan mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Kali ini KPU akan membagi debat menjadi empat segmen. Dalam satu segmen mereka akan menampilkan video pendek yang akan menjadi bahan debat di atas panggung.

Tema energi adalah isu krusial dalam kehidupan masyarakat karena sangat menentukan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan bahwa Indonesia adalah negeri miskin energi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Perlu diyakinkan dari sisi konsumsi untuk BBM, bahwa kita bukan negara yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Sekitar 50% yang kita konsumsi setiap hari itu harus kita impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun dalam bentuk BBM,” imbuh Marwan.

Kebijakan pemerintah perlu selaras dengan mengedukasi masyarakat bahwa Indonesia bukan lagi negeri yang kaya akan BBM.

Marwan berharap agar kedua capres dalam debat kedua nanti dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negeri miskin BBM. Kedua capres yang akan berdebat nanti perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa subsidi BBM harus diubah polanya.

“Mestinya pemerintah itu intensif untuk mengalihkan subsidi barang di BBM, harusnya subsidinya tepat sasaran, sehingga diharapkan nanti jumlah uang yang disediakan pada subsidi tepat sasaran dapat berkurang, lalu sisanya bisa untuk mengembangkan energi baru terbarukan,” ungkap Marwan.

Kebijakan terkait energi masih bersifat kebijakan populis. Pemerintah belum berani untuk memberikan terobosan agar uang subsidi untuk membeli BBM dialihkan menjadi uang pendanaan dalam mengoptimalkan energi terbarukan yang potensial di Indonesia.

“Kalau sekarang itu, pemerintah juga tidak mendidik dengan memanjakan masyarakat dengan harga BBM murah,” ujar Marwan.

Indonesia harus punya pemimpin yang tegas dalam membuat kebijakan, bukan kebijakan yang hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan elektabilitas ketika pilpres tiba.

“Padahal harus dijelaskan kalau memang harus naik harga BBM-nya, subsidinya dipakai untuk menambahkan energi baru terbarukan,” lanjut Marwan.

Dia menambahkan energi baru terbarukan atau bahan bakar nabati menggunakan singkong, tebu, biji jarak dan sebagainya harus dikembangkan pemerintah. Selain akan memiliki sumber energi baru, secara langsung akan terbuka lowongan kerja baru bagi warga di sejumlah daerah karena dibukanya lahan tanam bagi tanaman singkong, tebu, biji jarak, dan sebagainya. Sehingga biaya impor BBM-nya menjadi turun.

Masyarakat Indonesia jangan salah memilih pemimpin, masyarakat harus memilih pemimpin yang tegas untuk kemandirian bangsa. Termasuk pemimpin yang dapat membawa Indonesia untuk berdikari dalam bidang energi.

Debat kedua ini akan disiarkan secara langsung oleh empat stasiun televisi, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Berbeda dengan debat pada 17 Januari 2019 lalu, debat kali ini hanya akan melibatkan dua calon presiden, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Selain itu, KPU juga tidak akan membocorkan kisi-kisi pertanyaan dari para panelis. (izal)

Sumber : http://www.dakta.com/news/18412/marwan-batubara-kebijakan-pemerintah-harus-pro-energi-terbarukan